Home Kolom Gazali Tulisan Pemekaran Wilayah Tinjauan Konsep dan Historis

Link Situs Pemerintahan

Statistik Pengunjung

Kunjungan : 51578

Artikel Terakhir Ditulis

 

Artikel Terpopuler

Pemekaran Wilayah Tinjauan Konsep dan Historis PDF Cetak Surel
Ditulis oleh Administrator   
Senin, 08 April 2013 08:20

Berbicara mengenai pemekaran wilayah, tentu saja tidak terlepas dari wacana desentralisasi khususnya, desenralisasi politik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke empat (2008) desentralisasi dapat diartkan sebagai : sistem pemerntahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah, penyerahan sebagian wewenang pimpinan kepada bawahan (atau pusat kepada cabang, dsb). Dari sisi fungsional,  pengakuan adanya hak kepada seseorang atau golongan untuk mengurus hal-hal tertentu di daerah ; kebudayaan, pengakuan adanya hak kepada golongan kecil dalam masyarakat untuk menyelenggarakan budaya sendiri di daerah ; politik, pengakuan adanya hak untuk mengurus kepentingan rumah tangga sendiri pada badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat di daerah tertentu”.

Desentralisasi banyak dijadikan sebagai konsep penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi panduan utama akibat ketidakmungkinan sebuah negara yang heterogen (Bhinneka Tunggal Ika) dengan wilayahnya yang luas dan penduduknya yang banyak untuk mengelola manajemen pemerintah yang hanya dengan sistem sentralistik. Dalam desentralisasi juga terkandung semangat demokrasi untuk mendekatkan partisipasi masyarakat dalam menjalankan proses pembangunan. Adanya  desentralisasi di Indonesia merupakan sebuah peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan wacana politik lokal. Selain memberikan pengelolaan kewenangan pada bidang tertentu, desentralisasi telah memberikan ruang bagi suatu daerah untuk pembentukan wilayah/ daerah baru.

 Berdasarkan sejarah perkembangannya, pemekaran wilayah di Indonesia sesungguhnya telah terjadi sejak lama yaitu ketika munculnya zaman kerajaan- kerajaan di nusantara. Pada saat itu, wilayah kekuasaan suatu kerajaan akan dimekarkan lebih disebabkan karena terjadi konflik ditubuh kerajaan induk atau yang biasa disebut konflik antar keluarga karajaan maupun karena kalah dalam peperangan. Pemekaran wilayah semakin marak tatkala penjajah Belanda mulai masuk. Wilayah-wilayah di Jawa dan sekitarnya, dibagi menjadi beberapa karesidenan maupun district (setingkat kabupaten)1 yang ditujukan sebagai alat kontrol kekuasaan sekaligus memperkecil ruang gerak tentara Indonesia.

Pemekaran wilayah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan yang diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah.  Pemekaran wilayah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan pemekaran wilayah diharapkan dapat memunculkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru , mampu meningkatkan berbagai potensi yang selama ini belum tergarap secara optimal baik potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia, membuka “keterkungkungan” masyarakat terhadap pembangunan dan dapat memutus mata rantai pelayanan yang sebelumnya terpusat di satu tempat/ Ibukota kabupaten atau Ibukota kecamatan, memicu motivasi masyarakat untuk ikut secara aktif dalam proses pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidup mereka.

Fenomena pemekaran wilayah yang ada saat ini merupakan implikasi dari paket undang undang otonomi daerah dalam rangka melakukan reformasi tata pemerintahan. Adaya gerakan separatis dari masyarakat beberapa daerah yang ingin memisahkan diri karena merasakan ketidakadilan yang dlakukan oleh pemerintah pusat. Perjalanan pemekaran daerah karena adanya undang undang otonomi daerah, dimulai sejak diberlakukannya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan revisi mendasar dari UU No.5/1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang dilaksanaan ada masa orde baru. Otonomi merupakan pilihan terbaik daripada menjadi federasi.  Dalam penyempurnaannya UU No.22/1999 telah berubah menjadi UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah selanjutnya dilengkapi dengan PP No. 78/2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah yang merupakan revisi dari PP No. 129/2000 Tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah

 Sejak diberlakukan undang undang yang mengatur terntang otonomi daerah tersebut, proses pemekaran terjadi begitu pesat dan cenderung tidak  terkendali. Terdapat 7 propinsi, 135 Kabupaten dan 32 kota yang terbentuk sebagai hasil pemekaran sesuai dengan daftar yang dikeluarkan oleh DPD pada September 2007 (DRSP, 2007). Sampai dengan tahun 2009, terdapat 205 daerah pemekaran baru dengan perincian sebagai berikut : 7 daerah provinsi dan 198 daerah kabupaten/kota.

 

Alasan  Pemekaran

Secara teoritis, awal dari semangat pemekaran daerah adalah merupakan suatu upaya untuk mencapai pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta demi mempercepat perwujudan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Disamping itu semangat pemekaran daerah adalah merupakan tuntutan masyarakat yang merasa bahwa daerahnya telah dieksplorasi dan dieksploitasi oleh pemerintah pusat secara berlebihan. Tuntutan masyarakat yang demikian tentunya dapat dipahami berdasarkan catatan sejarah yang menunjukkan bahwa selama pemerintahan orde baru, daerah terkesan hanya dijadikan sebagai sapi perahan oleh pemerintah pusat. Hampir seluruh sumber daya alam dan berbagai potensi yang ada di daerah dimanfaatkan untuk menjalankan roda pemerintahan di tingkat pusat. Sementara daerah hanya menjadi penonton dan menjadi penyumbang upeti bagi pusat. Daerah hanya mendapatkan dampak dari adanya eksplorasi dan aeksploitasi pemanfaatan atas sumber daya alam tanpa punya kewenangan sedikitpun atas wilayah yang mereka tempati.

Secara garis besar setidaknya terdapat dua alasan kenapa pemekaran wilayah sekarang menjadi salah satu pendekatan yang cukup diminati dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, antara lain:

 

a.     Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas/terukur. Pendekatan pelayanan melalui pemerintahan daerah yang baru diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan daerah induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas (Hermanislamet, 2005). Seyogianya pemekaran itu ditujukan untuk peningkatan kapabilitas dan kapasitas pemerintah daerah dan dalam rangka mendekatkan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat luas. Melalui proses perencanaan pembangunan daerah pada skala yang lebih terbatas, maka pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal akan lebih tersedia. Dengan interaksi yang lebih intensif antara masyarakat dan pemerintah daerah baru, maka masyarakat sipil akan memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajibannya secara lebih baik sebagai warga negara. Jarak dan rentang kendali yang relatif singkat dan pendek antara birokrasi dan masyarakat tentunya akan  meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.

 

b.     Percepatan Pertumbuhan Ekonomi

Alasan pemekaran menurut Hermanislamet (2005) adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasiskan potensi lokal. Dengan dikembangkannya daerah baru yang otonom, maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah baru yang selama ini tidak tergali. Sektor formal dan informal menjadi tuntutan yang tak terelakkan demi optimalisasi kegiatan perekonomian masyarakat. Penciptaan usaha-usaha baru dalam perekonomian secara langsung tentunya akan menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor, baik di sektor swasta maupun politik dan pemerintahan.  Akibat dari usaha percepatan pertumbuha ekonomi diharapkan akan mempercepat proses pemerataan ekonomi dalam pembangunan demi mengurangi angka kemiskinan. Kebijakan pemekaran daerah akan memberi dampak luar biasa bagi kelangsungan penyelenggaraan otonomi daerah, karena ekses yang ditimbulkan begitu berpengaruh, memberikan dampak besar, tricle down effect, efek rembesan yang luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran rakyat.

Kebijakan pemekaran daerah akan memberi dampak luar biasa bagi kelangsungan penyelenggaraan otonomi daerah, karena ekses yang ditimbulkan begitu berpengaruh, memberikan dampak besar, tricle down effect, efek rembesan yang luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran rakyat.

Tentunya banyak alasan-alasan lain yang mendorong untuk terjadinya pemekaran daerah yang tidak mungkin disebutkan dalam makalah yang singkat ini. Pada umumnya alasan utama selalu didorong atas keinginan peningkatan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat.

Alasan lain munculnya inisiatif pemekaran wilayah dari daerah adalah terkait dengan rentang kendali dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang tidak merata dan jauh (geografi), infrastruktur, dan sarana & prasarana penghubung serta pembangunan ekonomi. Jika dilihat dari gambar 1 di atas alasan tersbut saling berkaitan antara geografi dan pelayanan publik yang menunjukkan kuatnya dorongan setelah alasan ekonomi secara umum.

Menurut  hasil kajian yang dilakukan oleh Pusat kajian Kinerja Otonomi Daerah –  Lembaga Administrasi Negara terhadap 14  propinsi dan 28  kabupaten/kota , dijumpai alasan-alasan yang mendasari dilaksanakannya pemekaran daerah adalah:

  1. Alasan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dijadikan alasan utama karena adanya kendala geografis, infrastruktur dan sarana perhubungan yang minim, seperti terjadi pada pemekaran Provinsi Bangka Belitung (pemekaran dari Provinsi Sumatera Selatan) dan Provinsi Irian Jaya Barat (pemekaran dari Provinsi Papua) serta pemekaran Kabupaten Keerom (pemekaran dari Kabupaten Jayapura).
  2. Alasan historis, pemekaran suatu daerah dilakukan karena alasan sejarah, yaitu bahwa daerah hasil pemekaran memiliki nilai historis tertentu. Sebagai contoh: Provinsi Maluku Utara sebelumnya pernah menjadi ibukota Irian Barat, dimana Raja Ternate (Alm. Zainal Abidin Syah) dinobatkan sebagai Gubernur pertama. Disamping itu di Pulau Movotai pada Perang Dunia II merupakan ajang penghalau udara Amerika Serikat.
  3. Alasan kultural atau budaya (etnis), dimana pemekaran daerah terjadi karena menganggap adanya perbedaan budaya antara daerah yang bersangkutan dengan daerah induknya. Sebagai contoh: Penduduk Bangka Belitung dengan penduduk Sumatera Selatan, kemudian Provinsi Gorontalo dengan Sulawesi Utara, demikian pula Kabupaten Minahasa Utara yang merasa berbeda budaya dengan Kabupaten Minahasa.
  4. Alasan ekonomi, dimana pemekaran daerah diharapkan dapat mempercepat pembangunan di daerah. Kondisi seperti ini terutama terjadi di Indonesia Timur seperti Papua (Keerom) dan Irian Jaya Barat (Kabupaten Sorong), dan pemekaran yang terjadi di daerah lainnya seperti Kalimantan Timur (Kutai Timur), Sulawesi Tenggara (Konawe Selatan), Sumatera Utara (Serdang Bedagai), dan Lampung (Tanggamus).
  5. Alasan anggaran, pemekaran daerah dilakukan untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah. Sebagaimana diketahui daerah yang dimekarkan akan mendapatkan anggaran dari daerah induk selama 3 tahun dan mendapatkan dana dari pemerintah pusat (DAU dan DAK).
  6. Alasan keadilan , bahwa pemekaran dijadikan alasan untuk mendapatkan keadilan. Artinya, pemekaran daerah diharapkan akan menciptakan keadilan dalam hal pengisian jabatan pubik dan pemerataan pembangunan. Contoh: pemekaran Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung, dan Provinsi Sulawesi Tenggara.

 

2. Prosedural Normatif Pemekaran Wilayah

Secara normatif mengenai prosedur pemekaran wilayah mengacu pada ketentuan dalam UU 32/2004 yang berisi tentang pengaturan pembentukan dan persyaratan, yaitu :

Pasal 4 mengatur pembentukan:

(1)    Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan undang-undang

(2)    Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan penjabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dan dokumen, serta perangkat daerah.

(3)    Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.

(4)    Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 5 mengatur persyaratan :

(1)      Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

(2)      Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.

(3)      Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.

(4)      Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

(5)      Syarat fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.

 

Selanjutnya persoalan teknis lebih rinci diuraikan dalam PP No.78/2007 tentang Tata cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan daerah yang merupakan revisi dari PP No,129/2000. Perbedaan mendasar antara PP yang lama dengan PP revisi adalah dengan memuat beberapa syarat pemekaran yang berbeda dengan aturan yang lama di antaranya seperti:   jumlah kabupaten, waktu pemekaran, juga rekomendasi dari kabupaten induk dan provinsi. Mengenai pembentukan daerah kabupaten baru dapat lebih jauh dapat dilihat pada pasal 2  ayat (4):

“Pembentukan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

a. pemekaran dari 1 (satu) kabupaten/kota menjadi 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih;

b. penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda; dan c. penggabungan beberapa kabupaten/kota menjadi 1 (satu) kabupaten/kota”.

Beberapa prosedur dan persyaratan selanjutnya dapat dicermati lebih jauh dari beberapa ketentuan yang ada dalam PP No.78/2007 tersebut, yaitu :

Pasal 3 Daerah yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a dapat dimekarkan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan 10 (sepuluh) tahun bagi provinsi dan 7 (tujuh) tahun bagi kabupaten dan kota.Selanjutnya Pasal 4 ayat (2) Pembentukan daerah kabupaten/kota berupa pemekaran kabupaten/kota dan penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Syarat administratif pembentukan daerah kabupaten/kota dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi:

  1. a.Keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
  2. b.Keputusan bupati/walikota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
  3. a.Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
  4. b.Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; dan
  5. c.Rekomendasi Menteri.

Keputusan DPRD kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a diproses berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat.

Pasal 6

(1)    Syarat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(2)    Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan hasil kajian daerah terhadap indikator sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak      terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(3)    Suatu calon daerah otonom direkomendasikan menjadi daerah otonom baru apabila calon daerah otonom dan daerah induknya mempunyai total nilai seluruh indikator dan perolehan nilai indikator faktor kependudukan, faktor kemampuan ekonomi, faktor potensi daerah dan faktor kemampuan keuangan dengan kategori sangat mampu atau mampu.

Pasal 7

Syarat fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan.

Pasal 8

Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk:

a. pembentukan provinsi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota;

b. pembentukan kabupaten paling sedikit 5 (lima) kecamatan; dan

c. pembentukan kota paling sedikit 4 (empat) kecamatan.

Pasal 10

(1)     Cakupan wilayah pembentukan kabupaten/kota digambarkan dalam peta wilayah calon kabupaten/kota.

(2)     Peta wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan daftar nama kecamatan dan desa/kelurahan atau nama lain yang menjadi cakupan calon kabupaten/kota serta garis batas wilayah calon kabupaten/kota, nama wilayah kabupaten/ kota di provinsi lain, nama wilayah kecamatan di kabupaten/kota di provinsi yang sama, nama wilayah laut atau wilayah negara tetangga, yang berbatasan langsung dengan calon kabupaten/kota.

(3)     Peta wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat berdasarkan kaidah pemetaan yang difasilitasi oleh lembaga teknis dan dikoordinasikan oleh gubernur.

Pasal 11

(1)     Dalam hal cakupan wilayah calon provinsi dan kabupaten/kota berupa kepulauan atau gugusan pulau, peta wilayah harus dilengkapi dengan daftar nama pulau.

(2)     Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) harus merupakan satu kesatuan wilayah administrasi.

Pasal 12

(1)    Lokasi calon ibukota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan keputusan gubernur dan keputusan DPRD provinsi untuk ibukota provinsi, dengan keputusan bupati dan keputusan DPRD kabupaten untuk ibukota kabupaten.

(2)    Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk satu lokasi ibukota.

(3)    Penetapan lokasi ibukota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah adanya kajian daerah terhadap aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya.

(4)    Pembentukan kota yang cakupan wilayahnya merupakan ibukota kabupaten, maka ibukota kabupaten tersebut harus dipindahkan ke lokasi lain secara bertahap paling lama 5 (lima) tahun sejak dibentuknya kota.

Pasal 13

(1)   Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi bangunan dan lahan untuk kantor kepala daerah, kantor DPRD, dan kantor perangkat daerah yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

(2)   Bangunan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam wilayah calon daerah.

(3)   Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki pemerintah daerah dengan bukti kepemilikan yang sah.

 

Untuk Tata Cara pembentukan daerah dalam kewenangan pemerintahan daerah terdapat dalam pasal-pasal :

 

Pasal 16

Tata cara pembentukan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dilaksanakan sebagai berikut:

a. Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk Keputusan BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah kabupaten/kota yang akan dimekarkan.

b. DPRD kabupaten/kota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk Keputusan DPRD berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat yang diwakili oleh BPD untuk desa atau nama lain dan Forum Komunikasi Kelurahan untuk kelurahan atau nama lain;

c. Bupati/walikota memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk keputusan bupati/walikota berdasarkan hasil kajian daerah;

d. Bupati/walikota mengusulkan pembentukan kabupaten/kota kepada gubernur untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan:

1. dokumen aspirasi masyarakat di calon kabupaten/kota;

2. hasil kajian daerah;

3. peta wilayah calon kabupaten/kota; dan

4. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/ walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b.

e. Gubernur memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan kabupaten/kota berdasarkan evaluasi terhadap kajian daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf c;

f. Gubernur menyampaikan usulan pembentukan calon kabupaten/kota kepada DPRD provinsi;

g. DPRD provinsi memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan kabupaten/kota; dan

h. Dalam hal gubernur menyetujui usulan pembentukan kabupaten/kota, gubernur mengusulkan pembentukan kabupaten/kota kepada Presiden melalui Menteri dengan melampirkan:

1. Dokumen aspirasi masyarakat di calon kabupaten/kota;

2. Hasil kajian daerah;

3. Peta wilayah calon kabupaten/kota;

4. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/ walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b; dan

5. Keputusan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan keputusan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d.

Selanjutnya untuk proses di tingkatan pemerintah pusat adalah sebagai berikut :

Pasal 18

(1) Menteri melakukan penelitian terhadap usulan pembentukan provinsi atau kabupaten/kota.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk Menteri.

(3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menyampaikan rekomendasi usulan pembentukan daerah kepada DPOD.

Pasal 19

(1) Berdasarkan rekomendasi usulan pembentukan daerah, Menteri meminta tanggapan tertulis para Anggota DPOD pada sidang DPOD.

(2) Dalam hal DPOD memandang perlu dilakukan klarifikasi dan penelitian kembali terhadap usulan pembentukan daerah, DPOD menugaskan Tim Teknis DPOD untuk melakukan klarifikasi dan penelitian.

(3) Berdasarkan hasil klarifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPOD bersidang untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden mengenai usulan pembentukan daerah.

Pasal 20

(1) Menteri menyampaikan usulan pembentukan suatu daerah kepada Presiden berdasarkan saran dan pertimbangan DPOD.

(2) Dalam hal Presiden menyetujui usulan pembentukan daerah, Menteri menyiapkan rancangan undang-undang tentang pembentukan daerah.

Pasal 21

(1) Setelah Undang-undang pembentukan daerah diundangkan, Pemerintah melaksanakan peresmian daerah dan melantik penjabat kepala daerah.

(2) Peresmian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya undang-undang tentang pembentukan daerah.

 

Untuk permasalah pendanaan sehubungan dengan adanya pemekaran daerah baru, dijabarkan lebih jauh dalam uraian bab V11 tentang Pendanaan, yaitu :

 

Pasal 26

(1)   Dana yang diperlukan dalam rangka pembentukan provinsi dibebankan pada APBD provinsi induk dan APBD kabupaten/kota yang menjadi cakupan calon provinsi.

(2)   Dana yang diperlukan dalam rangka pembentukan kabupaten/kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota induk dan APBD provinsi.

(3)   Dana yang diperlukan dalam rangka penghapusan dan penggabungan daerah dibebankan pada APBN.

 

Meskipun proses pemekaran adalah suatu yang terjadi dari bawah (bottom up), namun dalam prakteknya lebih banyak diinisiasi oleh elit-elit local saja bahkan dalam contoh contoh tertentu inisiatif dan persetujuan dari pemerintah pusat justru mendahului dari rekomendasi dari pemerintah induk, seperti halnya terbentuk propinsi Kepulauan Riau. Pada tahap awal masyarakat luas (public) dimobilisasi dalam ruang-ruang yang terbatas seperti forum seminar dan lokakarya atau forum sosialisasi. Lobby dan dialog politik dalam sekala yang lebih luas menjadi hal yang sangat penting dalam proses selanjutnya untuk menyamakan persepsi dan pemikiran masyarakat luas dalam satu tujuan perlunya sebuah pemekaran. Disamping kepentingan penguatan pemahaman dan usulan pemekaran, hal ini sangat penting dilakukan karena apabila publik terlibat hanya dalam ruang yang terbatas, maka diprediksi akuntabilitas dari kinerja pemerintahan daerah baru yang terbentuk juga akan rendah.

 

Dari sisi kewenangan pemerintah pusat, proses pembahasan pemekaran wilayah yang datang dari berbagai daerah melalui dua tahapan besar yaitu proses teknokratis (kajian kelayakan teknis dan administratif), serta proses politik karena selain harus memenuhi persyaratan teknokratis yang telah diatur dalam UU dan Peraturan Pemerintah, proposal pemekaran harus didukung secara politis oleh DPR. Oleh karena itu, dalam rangka memahami proses kebijakan pemekaran, perlu digambarkan bagaimana pemerintah nasional meloloskan usulan pemekaran daerah otonom.

 

Dalam implementasinya, proses pemekaran wilayah dapat dilakukan melalui dua pintu masuk, yaitu lewat lembaga politik (DPR) sebagai usul inisiatif DPR, (seperti sejarah pembentukan Propinsi Kepulauan Riau) dan melalui institusi pemerintah (DPOD Depdagri). Argumen-argumen politik tidak menutup kemungkinan memiliki posisi tawar yang lebih kuat dibandingkan dengan eksekutif dalam hal penolakan maupun persetujuan terhadap proposal pemekaran daerah.

Mencermati kenyataan banyaknya daerah baru yang terbentuk sampai saat ini adakalanya proses yang terjadi di tingkat pemerintah pusat relatif mudah dan terkesan terjadi kompromi seperti :

  1. 1.Proses teknokratis yang fleksible, seperti:
    1. a.kriteria kelayakan pemekaran yang mudah dipenuhi bahkan dimanipulasi (seperti kriteria jumlah penduduk yang tidak wajib karena diakumulasikan dengan indikator yang lain), maupun standar nilai minimum kelulusan yang dapat dirasionalisasi menurut versi daerah;
    2. b.studi kelayakan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang cenderung mendukung dan memaksa terjadinya pemekaran wilayah;
    3. c.adanya formulir isian kelengkapan data calon daerah otonomi baru yang membuka peluang bagi para pihak yang terlibat untuk melakukan manipulasi data dan informasi yang dibutuhkan bagi pemekaran wilayah.
    4. 2.Proses politik yang cenderung anarkis (Pratikno, 2007)
 
Hak Cipta © 2014 Official Website Muhammad Gazali, Lc. Dilindungi oleh Undang-undang
Joomla! adalah Perangkat Lunak Bebas yang diterbitkan di bawah Lisensi GNU/GPL